DentumNusantara.com.PANGKEP – Pemerintah Desa Bowong Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), menggelar Musyawarah Desa (Musdes) Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2026. Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Desa Bowong Cindea, Kamis (31/12/2025).
Musdes tersebut dihadiri Sekretaris Kecamatan Bungoro Amri Yunus yang mewakili Camat Bungoro, didampingi Kasi Pembangunan Andi Nasrun Rauf, Kepala Desa Bowong Cindea H. Maruseng, Ketua BPD Muh. Tahir, serta jajaran staf, aparat, dan perangkat desa lainnya.
Dalam sambutannya, Kepala Desa H. Maruseng menegaskan pentingnya menjunjung tinggi prinsip partisipasi, transparansi, dan demokrasi dalam setiap pengambilan keputusan desa, khususnya dalam penetapan APBDes.
“Kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Musyawarah desa ini dilaksanakan untuk memastikan program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan warga Bowong Cindea,” tegasnya.
H. Maruseng juga secara tegas menyatakan tidak sepakat jika terjadi pemangkasan honor dan insentif bagi staf, aparat, dan perangkat desa, termasuk BPD, RT, RK, Kepala Dusun, Babinsa, Babinkamtibmas, serta petugas lapangan, meskipun pemangkasan tersebut bertujuan untuk menaikkan tunjangan kepala desa.
“Kita ini pemimpin, bukan raja. Bahkan kedudukan kita ada di bawah kepentingan rakyat,” ungkapnya di hadapan peserta musyawarah.
Sementara itu, Sekretaris Kecamatan Bungoro, Amri Yunus, menyampaikan bahwa meskipun desa menghadapi keterbatasan anggaran, seluruh program dan kegiatan tetap harus dimaksimalkan pelaksanaannya.
“Kita laksanakan program sesuai anggaran yang ada secara optimal, dengan tetap mengacu pada skala prioritas kebutuhan masyarakat dan sinkron dengan program pemerintah pusat,” ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh elemen desa untuk bersama-sama menciptakan kondisi yang kondusif demi kesejahteraan masyarakat, seraya mengingatkan bahwa efisiensi anggaran saat ini dirasakan oleh semua pihak.
“Situasi efisiensi ini tidak hanya dialami desa, tetapi juga semua tingkatan pemerintahan. Karena itu, kebersamaan dan kebijaksanaan sangat dibutuhkan,” pungkasnya.
