DENTUMNUSANTARA.COM, Mamasa — Di tengah peringatan Hari Pendidikan Nasional, potret memprihatinkan datang dari Dusun Sambaho, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Wilayah yang masuk kategori 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) ini justru menyimpan kisah pahit tentang anak-anak sekolah dasar yang belajar dalam keterbatasan ekstrem—bahkan tanpa kehadiran guru pada mata pelajaran tertentu selama bertahun-tahun.
Akses menuju Sambaho bukan perkara mudah. Jalanan tanah yang terjal, sisa longsoran, serta minimnya infrastruktur menjadi tantangan sehari-hari. Di tengah kondisi tersebut, berdiri SDN 014 Saluang, sebuah sekolah sederhana dengan satu bangunan yang terbagi menjadi tiga ruangan.
Sekolah ini menampung sekitar 30 siswa. Pembagian ruang belajar pun jauh dari ideal: satu ruangan digunakan untuk kelas 1 hingga 3, ruangan lain untuk kelas 4 dan 5, sementara satu ruangan terakhir difungsikan sebagai ruang kelas 6, kantor, perpustakaan, sekaligus tempat istirahat guru yang harus menempuh perjalanan puluhan kilometer.
Ironisnya, meski berada di wilayah dengan keterbatasan ekstrem, SDN 014 Saluang belum tercatat sebagai sekolah terpencil dalam sistem pendataan pendidikan. Kondisi ini memperparah minimnya perhatian dan intervensi dari pemerintah.
Permasalahan tidak berhenti pada fasilitas. Sekolah ini juga tidak memiliki akses listrik. Warga sebelumnya mengandalkan turbin sederhana sebagai sumber energi, namun fasilitas tersebut rusak akibat longsor. Sejak itu, Dusun Sambaho hidup dalam kegelapan.
“Sudah lama kami gelap. Gelap dari cahaya, dan gelap juga dari pelajaran,” ujar Ketua Komite SDN 014 Saluang, Yahya.
Kondisi pendidikan di sekolah ini turut diperparah dengan tidak adanya pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) selama kurang lebih empat tahun. Berdasarkan informasi yang dihimpun, seorang guru PAI diduga tidak pernah hadir mengajar dalam kurun waktu tersebut.
“Anak-anak sudah empat tahun menunggu. Mereka tidak pernah benar-benar diajar soal agama di sekolah, padahal itu penting untuk pembentukan karakter,” tambah Yahya.
Lebih memprihatinkan, guru tersebut diduga tetap menerima gaji dan tunjangan sertifikasi. Sumber di lapangan juga menyebutkan adanya dugaan pengambilan nota tugas di beberapa sekolah berbeda tanpa kejelasan, yang diduga berkaitan dengan pencairan tunjangan.
Akibatnya, siswa kehilangan hak atas pembelajaran nilai-nilai agama, akidah, dan pembentukan karakter sebagai bagian penting dari pendidikan nasional.
Kondisi ini memicu reaksi dari Jaringan Oposisi Loyal (JOL) Kabupaten Mamasa. Mewakili masyarakat Dusun Sambaho, JOL melayangkan somasi kepada Kepala SDN 014 Saluang sebagai bentuk teguran atas dugaan tidak optimalnya pelaksanaan tugas tenaga pendidik.
Dalam somasi tersebut, JOL menegaskan kewajiban guru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin ASN.
JOL mendesak pihak sekolah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh, memastikan proses belajar mengajar berjalan aktif, serta membuka transparansi kepada publik. Mereka memberikan tenggat waktu tujuh hari untuk langkah konkret.
Jika tidak ada tindak lanjut, JOL menyatakan akan melaporkan persoalan ini ke Dinas Pendidikan Kabupaten Mamasa dan Inspektorat Daerah, serta mendorong proses penegakan hukum dan aksi kontrol sosial terbuka.
Di tengah berbagai keterbatasan, semangat belajar anak-anak Sambaho tetap menyala. Setiap pagi mereka datang ke sekolah, duduk di bangku kayu sederhana, dan menunggu pelajaran dimulai—meski tak selalu ada guru yang mengajar.
Hari Pendidikan Nasional seharusnya menjadi momentum refleksi bagi seluruh pemangku kepentingan. Dari Dusun Sambaho, pertanyaan mendasar pun mengemuka: sejauh mana negara hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan hak pendidikan yang layak?
Di tempat ini, pendidikan bukan sekadar wacana, melainkan harapan yang masih menunggu untuk benar-benar dinyalakan.
