DENTUMNUSANTARA.COM, Mamasa — Siswa di SDN 014 Saluang, Desa Pamoseang, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, disebut tidak pernah menerima pelajaran Pendidikan Agama Islam selama empat tahun terakhir. Kondisi ini terungkap setelah adanya aduan masyarakat yang dihimpun oleh tim investigasi Jaringan Oposisi Loyal (JOL) Kabupaten Mamasa.
Berdasarkan penelusuran di lapangan, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam berinisial S.D. diduga tidak pernah menjalankan tugas sejak diangkat pada 2021. Meski demikian, yang menjadi sorotan, guru tersebut disebut tetap menerima gaji dan tunjangan sebagaimana mestinya.
“Selama empat tahun, siswa tidak pernah mendapatkan pelajaran agama. Ini bukan sekadar kelalaian, tapi sudah merampas hak dasar pendidikan anak,” kata Muh Ikbal, Central Committee JOL Mamasa, usai melakukan kunjungan langsung dan bertemu masyarakat serta komite sekolah.
Menurut Ikbal, persoalan ini bukan kali pertama mencuat. Masyarakat dan pihak sekolah disebut telah berulang kali membahasnya dalam forum internal hingga melaporkannya ke koordinator pengawas wilayah Kecamatan Mambi. Namun, laporan tersebut belum membuahkan hasil.
Sumber di lapangan menyebutkan, tidak adanya tindak lanjut diduga karena oknum guru tersebut memiliki kedekatan dengan pejabat di lingkungan pemerintah daerah. “Sudah sering dirapatkan, bahkan dibawa ke pengawas, tapi tidak ada perubahan,” ujarnya.
Kekecewaan juga disampaikan tokoh masyarakat setempat, Abdullah Hasan, yang juga anggota komite sekolah. Ia menilai kondisi ini merugikan generasi muda di desanya.
“Kami sebagai masyarakat sangat dirugikan. Anak-anak kami tidak pernah belajar agama Islam, padahal itu hak mereka. Pemerintah seharusnya hadir, bukan justru membiarkan,” kata Abdullah.
Protes juga datang dari para siswa. Dalam sebuah dokumentasi yang beredar, sejumlah siswa membentangkan kertas bertuliskan pesan kepada Presiden Prabowo Subianto: “Pak Presiden, 4 tahun kami tidak belajar Agama Islam karena guru kami tidak pernah hadir.”
Kasus ini memunculkan pertanyaan serius terkait pengawasan tenaga pendidik, khususnya di daerah dengan akses terbatas. Selain itu, dugaan tetap mengalirnya gaji dan tunjangan tanpa pelaksanaan tugas berpotensi melanggar ketentuan disiplin aparatur sipil negara.
