DENTUMNUSANTARA.COM,Pemerintah Kabupaten Barru mengambil langkah cepat untuk meredam polemik yang sempat mencuat menjelang Idulfitri 1447 Hijriah di Masjid Nurut Tajdid, kompleks BTN Pepabri. Melalui rapat koordinasi dan mediasi yang digelar di Ruang Data Kantor Bupati Barru, Rabu (25/3/2026), berbagai pihak dipertemukan guna mencari solusi yang menyejukkan dan menjaga stabilitas sosial masyarakat.
Rapat tersebut dipimpin oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Barru, Abubakar, dan dihadiri unsur pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh agama, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan.
Dalam pertemuan itu, disepakati bahwa pelaksanaan ibadah salat di Masjid Nurut Tajdid tetap berjalan seperti biasa.
Pemerintah juga mengimbau seluruh pihak untuk menahan diri serta mengedepankan nilai persatuan, kebersamaan, dan ukhuwah Islamiyah, khususnya dalam momentum pasca-Ramadan dan Idulfitri.
“Alhamdulillah, semua pihak menunjukkan komitmen untuk menjaga kondusivitas. Ini penting agar kenyamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga,” ujar Abubakar.
Terkait persoalan kepemilikan aset masjid yang turut menjadi latar belakang polemik, rapat menyepakati bahwa penyelesaiannya akan ditempuh melalui jalur hukum. Baik pengurus masjid maupun pihak Muhammadiyah dipersilakan mengajukan bukti masing-masing sesuai ketentuan perundang-undangan.
Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Barru, Ahmad Jamaluddin, dalam kesempatan itu turut memberikan klarifikasi atas isu yang beredar di publik. Ia menegaskan bahwa anggapan Barru sebagai daerah intoleran tidaklah benar.
“Barru adalah daerah yang sangat toleran. Apa yang terjadi kemarin lebih kepada miskomunikasi dan kurangnya koordinasi,” tegasnya.
Senada dengan itu, Ketua Pengurus Masjid Nurut Tajdid BTN Pepabri, H. Suaib Arifin, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak memperbesar persoalan yang berpotensi memecah belah persatuan.
Diketahui, polemik bermula dari perbedaan waktu pelaksanaan salat Idulfitri, di mana jamaah Muhammadiyah berencana melaksanakan salat pada Jumat (20/3/2026), sementara jamaah non-Muhammadiyah menetapkan pada Sabtu (21/3/2026).
Perbedaan ini sempat memicu penolakan di lokasi yang sama.
Untuk mengantisipasi potensi gesekan, pemerintah kecamatan bersama aparat TNI-Polri turun langsung ke lapangan guna menjaga keamanan dan ketertiban.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Barru berharap situasi dapat kembali kondusif serta memperkuat semangat persaudaraan di tengah masyarakat, sehingga kehidupan sosial dan ibadah tetap berlangsung dalam suasana damai dan harmonis.
