DENTUMNUSANTARA.COM JAKARTA — Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Suara Keadilan dan Kebenaran (SKK) menegaskan bahwa praktik korupsi di Indonesia tidak akan pernah berhenti selama para penyelenggara negara dan elite kekuasaan masih menjadikan gaya hidup hedonis sebagai orientasi utama kehidupan, tanpa diimbangi dengan iman, integritas, dan kesadaran moral yang kuat.
Pernyataan tegas ini disampaikan DPP SKK sebagai respons atas maraknya kasus korupsi yang terus terungkap ke publik, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, yang ironisnya justru melibatkan pejabat negara, aparat penegak hukum, serta elite politik yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat.
Awaluddin Anwar selaku penggagas utama hingga lahirnya atau terbentuknya DPP SUARA KEADILAN DAN KEBENARAN merupakan Lembaga Sosial serta Advokasi menyatakan korupsi bukan semata-mata persoalan lemahnya sistem hukum atau celah pengawasan, melainkan krisis moral yang akut. Gaya hidup mewah, pamer kekayaan, dan obsesi terhadap kemewahan dinilai telah mendorong banyak pejabat menghalalkan segala cara demi mempertahankan citra dan kenikmatan duniawi.
“Selama hedonisme terus dipelihara dan dijadikan standar keberhasilan, sementara nilai-nilai keimanan, kejujuran, dan tanggung jawab dikesampingkan, maka korupsi hanya akan berganti pelaku, bukan berhenti,” tegas DPP SKK dalam pernyataan resminya.
DPP SKK menilai bahwa hukuman berat, operasi tangkap tangan, hingga pembentukan lembaga antikorupsi sekalipun tidak akan efektif apabila mentalitas koruptif masih bercokol kuat dalam diri para pemegang kekuasaan.
Korupsi, lanjut mereka, telah menjadi budaya laten yang tumbuh subur karena adanya pembenaran sosial terhadap gaya hidup berlebihan dan materialisme ekstrem.
Lebih lanjut, DPP SKK menyoroti ironi sosial yang semakin mencolok, di mana di satu sisi rakyat masih bergelut dengan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan ekonomi, sementara di sisi lain sejumlah pejabat justru mempertontonkan kemewahan yang bersumber dari uang negara, tegas Awaluddin Anwar.
“Ini bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi pengkhianatan terhadap amanah rakyat dan nilai keadilan sosial,” lanjut pernyataan tersebut.
DPP SKK juga menyerukan agar upaya pemberantasan korupsi tidak hanya bertumpu pada pendekatan hukum dan administratif, tetapi harus disertai revolusi mental dan spiritual.
Pendidikan karakter, penguatan nilai agama, serta keteladanan moral dari para pemimpin bangsa dinilai sebagai kunci utama memutus mata rantai korupsi secara berkelanjutan.
Selain itu, organisasi ini mendesak agar partai politik, lembaga negara, dan institusi pemerintahan berhenti menormalisasi kekayaan tidak wajar serta mulai menegakkan standar etika yang ketat bagi para kader dan pejabat publik.
DPP SKK menutup pernyataannya dengan peringatan keras bahwa tanpa keberanian untuk melawan hedonisme dan menegakkan nilai iman serta keadilan, Indonesia hanya akan terus menyaksikan siklus korupsi yang berulang, merusak kepercayaan publik, dan menghambat terwujudnya kesejahteraan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
