Makassar , DentumNusantara.com— Proses seleksi Calon Tamtama (Cata) Prajurit Karier (PK) TNI Gelombang III Tahun 2025 di wilayah Komando Daerah Militer (Kodam) XIV/Hasanuddin kini disorot publik. Empat anggota Komponen Cadangan (Komcad) asal Sulawesi Selatan menyatakan kekecewaannya usai dinyatakan tidak lulus, meski telah mengantongi rekomendasi resmi dari Kementerian Pertahanan (Kemhan).
Keempat pemuda yang masing-masing berinisial S, R, T, dan W ini mengaku telah mengikuti seluruh tahapan seleksi sesuai ketentuan. Namun hasil akhir menyebut mereka tidak memenuhi syarat (TMS) tanpa alasan yang jelas.
“Kami sudah jalani semua proses dan punya dasar kuat sebagai anggota Komcad, tapi tetap gugur tanpa penjelasan,” ungkap salah satu peserta kepada redaksi, Sabtu (9/11/2025).
Dugaan Kuota “Titipan” Muncul di Lapangan
Kekecewaan peserta makin memuncak setelah beredar kabar adanya kuota titipan dalam proses seleksi. Informasi itu menimbulkan spekulasi adanya intervensi nonteknis yang mempengaruhi hasil akhir.
“Kami dengar ada jatah khusus untuk peserta tertentu. Kalau benar, itu mencederai prinsip keadilan dalam seleksi prajurit,” ujar sumber lain yang turut mengikuti seleksi di bawah wilayah Ajendam XIV/Hasanuddin.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Ajendam Hasanuddin belum memberikan tanggapan resmi meski upaya konfirmasi telah dilakukan melalui panggilan telepon dan surat elektronik.
Desakan Audit dari Lembaga Investigasi
Menyikapi keganjilan tersebut, Badan Advokasi Penyelamat Aset Negara (LI BAPAN RI) mendesak agar dilakukan audit menyeluruh terhadap proses seleksi Cata PK TNI 2025 di wilayah Hasanuddin.
“Kalau benar ada indikasi praktik titipan atau penyimpangan, harus segera diaudit dan dievaluasi. Jangan sampai citra TNI yang selama ini dijaga rusak hanya karena oknum,” tegas Andi, Kepala LI BAPAN RI Provinsi Sulawesi Selatan.
Andi menilai, ketertutupan dalam proses seleksi bisa menurunkan semangat bela negara generasi muda, khususnya mereka yang telah mengabdi melalui jalur Komcad binaan Kemenhan.
“Ini bukan sekadar soal gagal lulus, tapi soal kepercayaan publik terhadap institusi pertahanan,” tambahnya.
Hingga kini, masyarakat dan kalangan pemerhati pertahanan menunggu penjelasan terbuka dari Ajendam Hasanuddin, agar isu dugaan kuota titipan tidak berkembang liar dan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap proses rekrutmen prajurit TNI.(***)
