MAKASSAR, DENTUMNUSANTARA.COM — Aliansi BEM Nusantara Wilayah Sulawesi Selatan menegaskan penolakannya terhadap wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto, mantan Presiden RI era Orde Baru. Mereka menilai langkah tersebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap nilai reformasi dan kejujuran sejarah bangsa.
Dalam pernyataan resminya, Jumat (7/11/2025), Aliansi BEM Nusantara Sulsel menyoroti draft penyusunan Buku Besar Sejarah Indonesia Jilid 9 yang membahas periode Orde Baru (1967–1998). Menurut mereka, pendekatan historiografis yang digunakan dalam penulisan tersebut tidak jujur karena mengabaikan sisi kelam rezim Soeharto.
“Kami menolak glorifikasi terhadap sosok yang kepemimpinannya meninggalkan catatan kelam bagi demokrasi dan hak asasi manusia. Gelar pahlawan harus diberikan kepada mereka yang berjuang dengan integritas dan tanpa noda penyalahgunaan kekuasaan,” tegas Sekretaris Daerah Aliansi BEM Nusantara Sulsel, Irshan.
Aliansi menilai, masa pemerintahan Soeharto tidak bisa dilepaskan dari pelanggaran HAM berat, termasuk tragedi 1965–1966, peristiwa Tanjung Priok, Talangsari, penculikan aktivis 1998, serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang merusak tatanan negara.
Mereka mengingatkan bahwa memberikan gelar pahlawan kepada tokoh dengan rekam jejak semacam itu akan menjadi preseden buruk dalam sistem penghargaan nasional dan mencederai ingatan kolektif bangsa.
Selain menolak Soeharto sebagai pahlawan, Aliansi juga mendorong agar pemerintah lebih memberi ruang bagi tokoh-tokoh pejuang asal Sulawesi Selatan untuk diakui secara nasional.
Beberapa tokoh yang dinilai layak mendapat penghargaan antara lain:
Andi Abdullah Bau Massepe, pejuang asal Sidrap, mantan Panglima TRI Divisi Hasanuddin.
Pajonga Daeng Ngalle, tokoh perlawanan rakyat asal Takalar.
Andi Pangerang Petta Rani, tokoh militer asal Bone.
Emmy Saelan, pahlawan perempuan asal Sulsel.
Jenderal (Purn) M. Jusuf, mantan Panglima ABRI ke-7.
Aliansi menilai tokoh-tokoh tersebut memiliki kontribusi besar dalam mempertahankan kemerdekaan, namun belum mendapat pengakuan yang sepadan di tingkat nasional.
“Kita tidak boleh menghapus luka bangsa hanya demi gelar simbolik. Penghargaan kepada pahlawan harus menjadi sarana edukasi moral, bukan alat politisasi sejarah,” lanjut Irshan dalam pernyataannya.
Aliansi BEM Nusantara Sulsel juga mengajak mahasiswa, akademisi, dan masyarakat untuk aktif menulis sejarah lokal dan mengusulkan pahlawan daerah agar kejujuran sejarah tetap terjaga.
“Bangsa ini membutuhkan teladan yang bersih dari penyalahgunaan kekuasaan, bukan simbol yang menutupi kebenaran sejarah,” tegas pernyataan penutup Aliansi.(**)
